Pemerintah Indonesia Terus Perkuat Komitmen Pemberantasan Perdagangan Orang

Friday, 09 December 2016
Pemerintah Indonesia Terus Perkuat Komitmen Pemberantasan Perdagangan Orang
para peserta melakukan simulasi bedah kasus TPPO dari Malaysia, Suriah, dan Arab Saudi


Jumlah WNI korban perdagangan manusia di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend meningkat. Dari 328 korban yang ditangani Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013, menjadi 425 korban pada tahun 2014, 296 korban pada tahun 2015 dan hingga November 2016 ini sudah mencapai 470 korban. Jumlah tersebut didominasi oleh WNI yang ke luar negeri untuk bekerja di sektor rumah tangga serta anak buah kapal penangkap ikan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola penempatan dan perlindungan TKI di kedua sektor tersebut.

Trafficking in Person Report yang dikeluarkan setiap tahun oleh US Department of State secara konsisten menggarisbawahi masih perlunya penguatan di aspek penegakan hukum. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang relatif baru dibandingkan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diamandemen dengan UU No. 20/2001). Karenanya, para penegak hukum masih terus mengeksplorasi cara-cara terbaik untuk mengimplementasikan UU tersebut secara efektif dalam penegakan hukum dan peradilan pidana.

Salah satu prioritas Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita, adalah perlindungan WNI di luar negeri. Prioritas tersebut terrefleksikan dalam 4 pilar kebijakan luar negeri Indonesia, dimana salah satunya adalah memastikan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Terkait dengan upaya penanganan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia, berbagai upaya telah dilakukan Kemlu untuk memberikan perlindungan terbaik bagi korban di luar negeri. Setiap tahun Kemlu memberikan pelatihan bagi staf Perwakilan RI di luar negeri mengenai teknik identifikasi dan perlindungan korban TPPO. Kemlu juga melakukan upaya peningkatan standar shelter/penampungan dan memasukkan isu TPPO ke dalam kurikulum pendidikan berjenjang diplomat. Di sektor hulu, khususnya terkait aspek penegakan hukum dan perlindungan korban, pada tanggal 23 Agustus 2016, Kemlu bersama 6 Kementerian/Lembaga telah menandatangani MoU Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri.

Sebagai salah satu implementasi MoU, pada tanggal 7-9 Desember 2016 bertempat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kementerian Luar Negeri mengadakan rangkaian kegiatan Pelatihan dan Bedah Kasus Penanganan WNI Terindikasi atau Korban Perdagangan Orang bagi unsur penegak hukum di Pusat dan 3 Provinsi yang selama ini menjadi daerah asal WNI Terindikasi atau Korban Perdagangan Orang yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini dihadiri penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, pejabat Perwakilan RI, serta unsur LSM dan media. Kegiatan ini merupakan forum bagi para peserta untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam menerjemahkan norma-norma hukum dari legislasi nasional terkait kejahatan Perdagangan Orang sehingga proses penanganan kasus dan korban Perdagangan Orang dapat berjalan secara efektif, menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban.

Dalam kegiatan pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi mengenai mekanisme pengajuan restitusi, penuntutan korporasi, prosedur penyediaan bukti dan penggunaan screening form dalam proses identifikasi WNI terindikasi atau korban kejahatan Perdagangan Orang yang dipaparkan oleh narasumber dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI dan IOM Indonesia. Selanjutnya pada kegiatan bedah kasus, Perwakilan RI di Riyadh, Arab Saudi, Damaskus, Suriah dan Kuala Lumpur, Malaysia menyampaikan berbagai bentuk kasus TPPO yang mereka tangani. Paparan kasus dari 3 Perwakilan RI di luar negeri selanjutnya ditanggapi oleh para peserta dengan penekanan pada unsur penyidikan dan penuntutan serta dianalisis oleh reviewer yang terdiri dari para pakar hukum dan isu terkait kejahatan Perdagangan Orang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Pertama, agar sebanyak mungkin unsur penegak hukum dari seluruh kabupaten/kota di NTB dapat mengikuti kegiatan ini. Kedua, karena NTB adalah salah satu sumber utama korban TPPO di luar negeri, namun Pemerintah Daerahnya serta komponen masyarakat madaninya memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana tersebut. Hal ini terbukti dari berbagai inisiatif lokal yang diambil dalam rangka mencegah tindak pidana tersebut



Tags : MoU TPPO, pelatihan, TPPO

Komentar

Nama
Email
Komentar (Maximum characters: 140)
You have characters left.
Keamanan *

ketikkan kode di atas :


User Login
Daftar
Cek Perkembangan Kasus
Media Sosial

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI

Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110. Indonesia

No. Telp (+62 21) 381 31 86

Fax (+62 21) 381 31 52